Mendukung Tindakan Pencegahan
Penegakan hukum akan dihadapkan dengan ancaman langsung yang ditujukan bagi konservasi Ekosistem Leuser, seperti pembalakan liar, perburuan dan perdagangan satwa, pencurian hasil hutan non-kayu, pelanggaran batas wilayah, pengeluaran izin palsu dan konversi hutan secara ilegal. Menangani peliknya usaha penegakan hukum, BPKEL akan bekerja sama dengan pemimpin/ pemuka masayarakat dan organisai setempat, untuk melakukan langkah pencegahan bagi segala bentuk pelanggaran hukum seperti beberapa contoh yang telah dijelaskan diatas. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil misalnya dengan memberi peringatan bagi yang melanggar. Peringatan tersebut diberikan oleh orang-orang yang berpengaruh di wilayah tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Mengenai bentuk hukumannya mungkin mulai dari memberikan sangsi berupa denda yang sejalan dengan tradisi lokal. Apabila bentuk pelanggarannya sudah terbilang besar seperti pembalakan liar dan penjualan satwa, maka akan ditindak lanjuti oleh aparat pemerintah terkait..

Di tingkat lainnya, Badan Pengelola  juga akan bertindak sebagai Badan Pengawas untuk memastikan institusi pemerintah yang terkait dalam hal perizinan tidak dipaksa untuk mengeluarkan ijin di wilayah yang memang dilarang sesuai hukum untuk perkebunan, perusahaan hutan komersil dan lainnya.

Membuat model Penegakan Hukum bagi Ekosistem Leuser Aceh
Melihat sistim yang ada rasanya tidak cukup untuk menghadapi sejumlah ancaman yang terjadi sekarang ini. Di dalam pertimbangannya BPKEL akan membantu menyiapkan konsep baru serta memberikan bantuan dana untuk pelatihan teknik penegakan hukum dan metodanya, ataupun menyesuaikan dengan sistim yang baru.

Memfasilitasi operasi penegakan hukum secara priodik
Penegakan represif disini akan lebih ditujukan kepada perusahaan yang melakukan pembalakan serta pencurian satwa. BPKEL yang didukung oleh LSM-LSM serta masyarakat lokal secara terus menerus memantau kondisi lapangan dari Ekosistem Leuser yang kondisinya juga dilaporkan kepada aparat kepolisian sebagai masukan. Apabila terjadi penangkapan terhadap pelaku/otak dibalik pengerusakan wilayah konservasi, BPKEL akan mendukung setiap usaha dari organisasi yang bergerak di bidang hukum untuk turut mengawasi proses peradilan yang akan/sedang berjalan.